 |
| - Rapat Gedung PIJB Jabar- |
Bandung-Didi Djamhir menyatakan pentingnya koordinasi pemrograman Lintas Kementrian yang menangani Dampak Sosial mega Proyek Jatigede. Belajar dari kegagalan implementasi APBN 2012 pikirnya harus ada yang mengawal anggaran sampai ke masing-masing kementrian yang ditugasi menangani Jatigede di bawah naungan SAMSAT yang sudah dibentuk.(Minggu 25 Nopember 2012)
Kesalahan alokasi anggaran pada kementrian yang bukan tupoksinya seperti PSDA tupoksinya mengurusi pembangunan bendungan bukan membangun rumah untuk relokasi, sehingga tidak bisa melaksanakan pembangunan rumah karena hal itu menjadi tupoksi Menpera, demikian Didi Djamhir menerangkan. Samsat harus bisa menjadi dirigen bagi pemrograman lintas kementerian untuk TA 2013, memastikan kegiatan yang tidak bisa dilaksanakan tahun ini meluncur untuk pelaksanaan tahun depan.
Rapat pembahasan penanganan proyek Jatigede belum bisa digelar tuntas, pihak samsat Jatigede belum siap menjawab banyak pertanyaan dari 32 kepala desa yang menghadiri rapat di Aula Dinas Pengelolaan Sumberdaya Air Provinsi Jawa Barat. Akhirnya diputuskan Sekretaris SAMSAT yang memimpin rapat untuk mengadakan rapat lanjutan pada waktu secepatnya yang akan ditetapkan kemudian.
